Ba Gate, Denda Rp 50 Juta

ilustrasi (Anwart/RG)

Pemkot Gorontalo Persempit Ruang Peredaran Miras

RadarGorontalo.com – Pemerintah Kota Gorontalo merevisi perda minuman beralkohol, yang sanksinya dibuat jauh lebih keras dibanding sebelumnya. Yang paling menonjol adalah, sanksi denda Rp. 50 juta bagi warga yang kedapatan minum minuman keras di tempat umum. Dan saat ini, Pemkot mulai mensosialisasikan perda Nomor 3 tahun 2017 tersebut.

“Saya tadi memimpin rapat bersama instansi terkait dan para camat, tentang persiapan sosialisasi Perdan Nomor 3 tahun 2017. Dan dalam perda tersebut menyebutkan, bagi masyarakat yang mengonsumsi miras di tempat umum, akan dikenakan sanksi keras berupa denda Rp 50 juta,” ucap Kepala Assiten I Setda Pemkot Gorontalo Deddy Kadullah, saat ditemui Selasa (17/10).

Dijelaskannya, sebelum direvisi perda tentang minuman beralkohol hanya mengatur pengendalian miras dengan kadar alkohol tertentu. Sedangkan, perda no 3 tahun 2017, lebih keras. Dan berdasarkan isi dari Perda tersebut menjelaskan, minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu, keluarga maupun lingkungan sosial. Serta dapat menjadi pemicu, munculnya berbagai gangguan kesehatan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. “Melalui perda ini, menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Sehiingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah daerah,” ujar Deddy.

Tak cuma itu, minuman beralkohol pun hanya bisa dijual di tempat-tempat tertentu. Seperti hotel bintang empat yang tentunya sudah berizin, dan serta super market atau mall, yang juga wajib mengantongi izin sebelumnya. Kendati demikian, kedua tempat yang dimaksud itu harus memenuhi syarat tambahan, yakni lokasinya harus jauh dari tempat ibadah, ruang publik dan perkantoran.

Tak cuma lokasi penjualan, konsumen pun ikut diatur dalam perda itu. Pembelinya, tak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol yang dibelinya itu, di tempat umum. “Dalam Pasal 23 menjelaskan sanksi administrasinya. Pertama pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 12 ayat 4. Dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan SIUP-MB. Kedua, mengenai sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada pasal 10 menjelaskan, pertama setiap orang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan. Pertama, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kos kecil, tempat kost dan bumi perkemahan. Kemudian tempat ibadah, fasilitass pendidikan, fasilitas kesehatan dan perkantoran serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota,” terang Deddy. (rg-62)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *