Awas Sanksi Pidana, 121 M Temuan BPK Belum Balik

ilus-data-bpkRadarGorontalo.com – Diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah, walaupun dalam hal pengelolaan keuangan rata-rata sudah baik, tapi bukan berarti tanpa kesalahan. Data yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, menyebutkan dari total temuan senilai Rp. 188 miliar lebih, baru Rp. 66 miliar, atau masih kurang sekitar Rp. 121 miliar.

Dalam kegiatan Media Workshop belum lama ini, Iwan Rivdi salah satu pejabat BPK RI perwakilan Gorontalo, menjelaskan beberapa persoalan yang paling sering ditemui BPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Seperti fungsi akutansi belum memadai. Mulai dari kurangnya tenaga akutansi di pemerintahan, persoalan ketidak sesuaian data, hingga transaksi keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup. “ini tugas kita bersama, untuk mendorong pemerintah daerah lebih akuntable,” ungkapnya.

Dalam penjelasannya, Iwan Rivdi juga mengungkap, beberapa kejanggalan yang sering ditemui. Mulai dari, pemahalan harga yang terjadi saat proses pengadaan, pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran hingga pembelian barang yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Belum lagi dengan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan jika dalam pemeriksaan tujuan tertentu, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, ditemui ada penyimpangan dan berindikasi hukum, maka BPK akan melaporkannya ke aparat penegak hukum (APH). “kasus SPPD fiktif Deprov dan marka up Alkes, contohnya,” ungkap Iwan.

Dalam materinya juga, Iwan mengungkap, sejak 2005 hingga 2015 ada 5.161 rekomendasi dari BPK. dan 3.086 diantaranya sudah ditindak lanjuti, atau 59,79 persen. Total kerugian yang menjadi temuan seluruhnya sebesar, Rp.188.052.903.882,26. yang sudah dikembalikan, Rp. 66.814.081.331,38 atau 32,52 persen.

Soal ini, Iwan yang ditemui usai kegiatan menjelaskan, wilayah BPK adalah administrasi keuangan. “BPK hanya berikan rekomendasi, tindak lanjutnya adalah DPRD untuk eksekutif,” ujarnya. Dan kata Iwan, ada sanksi pidana, dan itu adalah wewenang penegak hukum. Selama ini, temuan BPK yang sudah ditindak lanjuti ada banyak. “saya gak bisa nyebutin, karena mereka juga (APH,red) gak lapor. Ada SPPD fiktif, alat kesehatan, penjara di Pohuwato, jalan di Boalemo, banyak itu. Semua dari kejaksaan. kita wilayahnya administrasi keuangan,” timpalnya lagi.

Sebelumnya, Ketua BPK RI perwakilan Gorontalo Muhaimin SH, MSi menjelaskan panjang lebar tentang BPK bserta tupoksinya. BPK sendiri merupakan lembaga negara, yang posisinya sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan KY. sesuai dengan UUD 1945. di Gorontalo sendiri, BPK diresmikan sejak 14 Desember 2007. BPK RI tupoksinya memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan diserahkan ke DPR, DPD dan DPRD. Jenis pemeriksaan BPK, mulai dari pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (rg-34)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.