Absen Dirapat, Tunjangan Transport Aleg Dikurangi

Banggar, Bapemperda menggelar rapat membahas Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Gorut.

RadarGorontalo.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Aministrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Gorontalo Utara (Gorut), sepertinya makin tegas terhadap tingkat kehadiran sekaligus kedisiplinan. bagi Meski masih dalam proses pembahasan dan salah satu point yang diusulkan, rancangan regulasi ini memuat soal pengurangan terhadap pembayaran tunjangan transportasi yang akan diterima oleh aleg, ketika tidak hadir dalam rapat – rapat. Usulan yang dituangkan dalam salah satu pasal ini, terungkap dalam rapat pembahasan yang digelar Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Asisten III, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bagian Hukum Rabu kemarin. Sempat berjalan alot, saat tim pakar Umar Karim menjelaskan soal pasal tersebut.

Dalam usulan yang dibacakan saat itu, pengurangan terhadap tunjangan transportasi dilakukan ketika ada aleg yang tak hadir dalam pelaksanaan rapat – rapat yang digelar di lembaga legislatif tersebut. Besaran pengurangan sebagaimana disampaikan tim pakar, untuk Rapat Paripurna 15 persen. Usulan ini langsung mendapat beragam tanggapan dari para aleg. Khususnya, soal besaran pengurangan yang akan dilakukan, ketika ada aleg yang tak bisa hadir dalam rapat. Rapat Paripurna seperti disampaikan aleg Gustam Ismail, dalam satu bulan saja, jumlahnya cukup banyak. “Contoh, pada Selasa kemarin, ada 6 agenda Rapat Paripurna yang digelar oleh lembaga, bisa dibayangkan berapa sisa yang akan diterima, jika besaran yang dikurangi hingga 15 persen,” kata Gustam. Aleg lainnya kemudian mengusulkan agar, pengurangan untuk ketidak hadiran dalam Rapat Paripurna 5 persen, kemudian rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 10 persen.

Masuknya usulan pengurangan tunjangan transportasi ini, juga berkaitan dengan perizinan aleg DPRD Gorut dalam rapat – rapat. Dalam pasal yang berbeda, diusulkan agar, aleg yang tak bisa hadir, harus meminta izin tertulis dari pimpinan, untuk pelaksanaan Rapat Paripurna, dan izin tertulis dari pimpinan AKD untuk rapat ditingkat AKD. Dihubungi semalam, Ketua Bapemperda DPRD Gorut Ridwan R. Arbie menjelaskan, pihaknya sengaja mengakomodir kearifan lokal melalui pasal – pasl tersebut. “Ini yang kami coba bangun bersama, dan ini juga berkaitan dengan keseriusan rekan – rekan sebagai anggota DPRD dalam menjalankan tupoksi,” kata Ridwan.

Karenanya, dalam rancangan regulasi tersebut, tetap berpedoman pada PP 18 tahun 2017. Analisa yang dilakukan pihaknya kenapa tunjangan transportasi yang dikurangi, sederhana. “Dalam sebulan beraktifitas, aleg dibayar dalam melakukan transportasi, dan itu untuk menunjang tupoksi, memang itu merupakan hak aleg, namun ketika kita tidak hadir, maka harus ada konsekuensinya,” ungkap Ridwan. Ini juga diharapkan, bisa menjadi motivasi sekaligus lebih serius dalam menjalankan tupoksi. Ridwan juga mengungkap usulan, perlu adanya surat keterangan dokter bagi aleg yang berhalangan hadir dalam rapat – rapat, selain izin dari pimpinan DPRD dan AKD. “Di PP, tidak ada ruang untuk mengakomodir kearifan lokal ini, dan silakan saja ini jika akan dijadikan rujukan bagi aleg dari daerah lain,” pungkas Ridwan. (rg-51)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *