5 Institusi Sepakat Amankan TNBNW

KEPALA Dishuttam Bone Bolango, Jumaidil turut menyaksikan penandatanganan MoU 5 lembaga untuk pengamanan dan perlindungan TNBNW di wilayah Bone Bolango, Sabtu (23/7)
KEPALA Dishuttam Bone Bolango, Jumaidil turut menyaksikan penandatanganan MoU 5 lembaga untuk pengamanan dan perlindungan TNBNW di wilayah Bone Bolango, Sabtu (23/7)

RadarGorontalo.com – Lima lembaga sepakat untuk meningkatkan penegakan hukum untuk pengamanan dan perlindungan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama atau Momerandum off Understanding (MoU) yang turut disaksikan Bupati Bone Bolango yang diwakili Kepala Dishuttam, Jumaidil bertempat di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu (23/7).

Kelima lembaga yang menandatangi nota kesepahaman tersebut yaitu, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) bekerjasama dengan Polres Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Pengadilan Negeri Gorontalo dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang diprakarsai oleh Enhancing Protected Area System in Sulawesi (E-PASS). Nota kesepahaman dan program yang disusun secara bersama tersebut, diselesaikan melalui lokakarya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang diselenggarakan pada, Jumat (22/7).

Tujuan dari nota kesepahaman tersebut adalah meningkatkan kerja sama seluruh pihak dalam pengamanan, penindakan dan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di kawasan TNBNW. Selain itu, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di TNBNW.

Selanjutnya, berbagi pengalaman antar lembaga dalam menurunkan intensitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di TNBNW, dan membangun jalur koordinasi antar lembaga penyidik untuk penuntasan kasus kejahatan kehutanan di kawasan TNBNW. “TNBNW merupakan taman nasional daratan terbesar di Pulau Sulawesi yang menyediakan jasa lingkungan yang bermanfaat bagi lebih dari 400.000 masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, “kata Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Noel Layuk Allo. Dia menjelaskan TNBNW dengan luas 282.008,757 hektare merupakan rumah bagi banyak satwa dan flora endemik Sulawesi terutama satwa prioritas nasional seperti anoa, babirusa dan maleo yang perlu dilestarikan.

Sementara itu, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, diwakili Kepala Seksi III, William D.T. Tengker, SH,M.Hum., menuturkan hingga saat ini, keberadaan TNBNW belum terlepas dari ancaman.”Kawasan TNBNW ini menjadi sasaran perambahan, penebangan kayu liar, penambangan tanpa izin, perburuan serta kebakaran hutan,”tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Joko Wibisono menambahkan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian kejaksaan, mengingat menyelamatkan lingkungan dan hutan itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
Disisi lain dari perspektif kehakiman, Pengadilan Negeri Gorontalo yang diwakili, Hakim Ngguli Liwar Mbani Awang,S.H, menjelaskan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan kasus yang sangat penting untuk ditangani. ”Nah lewat nota kesepakatan ini membuka ruang komunikasi para pihak untuk saling memahami tugas dan fungsi serta bekerjasama untuk membantu menyelamatkan keberaadaan kawasan konservasi,”jelasnya.

Sementara Kapolres Bone Bolango yang diwakili Wakapolres Kompol Moh. Mukhson, SIK., SH.,MH, berkomitmen dalam memberantas tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dan akan mengawal proses penyidikan yang dilakukan PPNS terlebih Polri sebagai Korwas PPNS. Sebelumnya, Elisabet Purastuti selaku field coordinator Enhancing Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) atau memperkuat system kawasan konservasi di Sulawesi menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatakan ini diprakarsai oleh E-PASS dan akan berlaku selama satu tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

E-PASS merupakan proyek hibah GEF diinisiasi sejak tahun 2011 oleh Kementerian Kehutanan bersama UNDP dan dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Kehutanan, Country Director UNDP Indonesia dan Kementerian Keuangan pada akhir Maret 2015. E-PASS berkegiatan di 3 lokasi di Sulawesi yaitu di Cagar Alam Tangkoko, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Taman Nasional Lore Lindu. “Tujuan proyek E-PASS adalah untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memperkuat sistem kawasan konservasi di Sulawesi untuk merespon berbagai ancaman terhadap keberadaan sumber daya hayatinya,”pungkasnya. (RG-46)

Share

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *