452 M DAK Gorontalo Dikembalikan ke Pusat

RadarGorontalo.com – Berbagai persoalan menyelimuti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tahun 2016, baik DAK dilingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, rata-rata hanya berada pada kisaran 60 sampai 80 persen saja, dari total pagu Rp. 1.7 triliun ada sekitar Rp. 452 miliar lebih, sisa alokasi DAK yang terpaksa dikembalikan ke pusat.

Dari sejumlah sumber diketahui, khusus DAK untuk fisik, persoalannya cukup banyak dan kompleks. Mulai dari keterlambatan tender proyek, petunjuk teknis, hingga persoalan pembebasan lahan. Dikembalikannya DAK senilai 452 miliar lebih itu, sangat merugikan daerah. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal serapan anggaran. “Iya, data terakhir kami terkait sisa DAK belum berubah,” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran PPA I (APBN) merangkap PPA II (APBD), Ahmad Heryawan, dari Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Gorontalo.

Data DAK 2016 totalnya adanya Rp. 1.744.454.889.614, sedangkan yang dikembalikan ke pusat ada Rp. 452.847.929.325. Dengan perincian realisasi, untuk Provinsi Gorontalo, DAK Fisik yang terealisasi 62,65 persen. Sedangkan Non Fisik 100 persen. Kabupaten Gorontalo Utara, DAK Fisik realisasi 75,12 persen, Non Fisik 57,66 persen. Kota Gorontalo, DAK Fisik realisasi 80,53 persen, Non Fisik 58,14 persen. Kabupaten Boalemo, DAK Fisik ralisasi rasio 65,87 persen, dan non fisik 69,31 persen. Kabupaten Pohuwato, DAK Fisik realisasi rasio 81,7 persen, sedangkan Non Fisik 79,15 persen. Kabupaten Gorontalo, DAK Fisik rasio 73,5 persen, Non Fisik rasio 58,55 persen. Kabupaten Bone Bolango, DAK Fisik 79,95 persen. Sedangkan Non Fisik rasio 67,11 persen.

Sementara itu, terkait sejumlah proyek DAK di Kota Gorontalo yang tertunda pembayarannya ke kontraktor, Ahmad Heryawan mengatakan, para kontraktor tak perlu pusing. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10 tahun 2017, Menteri Sri Mulyani telah sepakat menggantikan sisa DAK pada APBN-P. Hanya saja, yang diganti karena penghematan. “Iya, intinya revisi anggaran tahun lalu karena penghematan, jadi diganti semuanya tahun ini. Sayangnya, yang telat ajukan laporan sebelum batas akhir, diatas 15 Desember, belum pasti diganti,” terang Ahmad.

Kabar ini pun telah sampai ke telinga Ketua Komisi C, Hais K. Nusi. Sehingga akhir Januari kemarin, Hais Nusi cs segera lakukan rapat proses pencairan DAK Kota Gorontalo 2016, baik yang sudah selesai belum terbayarkan dan yang sudah selesai telah terbayarkan. Dalam rapat itu Hais menjelaskan, kurang lebih Rp. 12 miliar DAK yang tidak sempat tercairkan untuk Kota Gorontalo. Namun berkat kunjungan Komisi C bersama SKPD terkait ke Kementrian belum lama ini, maka surat jaminan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) telah disampaikan, namun harus dilengkapi dulu oleh DPPKAD.

Sementara itu, pihak DPPKAD telah menjelaskan, bahwa surat tersebut sudah dilengkapi, malahan Kepala Badan Keuangan telah bertolak ke Jakarta untuk menjemput surat jaminan itu. Surat inilah yang akan menjadi dasar daripada DPRD, terutama Badan Anggaran (Banggar) untuk sama-sama berbicara dengan TAPD mengenai proses pencairan, apakah harus take over di APBD-P atau perlu ada pergeseran. (rg-63)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *