400 M Untuk GORR Terancam Ditarik ke Pusat

Monitoring kunjungan lapangan jajaran Komisi III Deprov Gorontalo, terkait pembebasan lahan untuk proyek GORR di segmen 1 dan 2. (foto: robin/rg)

Selamatkan Rp 400 Miliar

RadarGorontalo.com – Anggaran sebesar Rp 400 Miliar yang diperuntukan oleh pemerintah pusat untuk kelanjutan pembangunan mega proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR) pada tahun 2017, terancam akan kembali atau ditarik ke pusat, jika salah satu persyaratannya, yakni terkait pembebasan lahan di sejumlah titik untuk proyek ini, belum dirampungkan paling lambat tanggal 31 Januari mendatang. Olehnya, terkait hal itu, jajaran Komisi III Deprov Gorontalo sejak pekan lalu, hingga Selasa (17/1), terus berjuang.

Agar terkait pembebasan lahan di kawasan GORR, yang hingga pekan kemarin, tinggal tersisa pada 7 titik lokasi saja, sesegera mungkin terselesaikan. Dan mengharapkan dukungan semua pihak, baik dari pemerintah setempat, instansi terkait, serta masyarakat kabupaten Gorontalo, agar bersama-sama menyelamatkan anggaran sebesar Rp 400 Miliar untuk kelanjutan pembangunan GORR tidak kembali ke pemerintah pusat.

Alhasil, hal itu beroleh hasil yang signifikan, saat jajaran Komisi III Deprov, yang dikoordinir Wakil Ketua Deprov, Hamid Kuna, bersama Ketua Komisi III, Sun Biki, beserta jajarannya, melakukan kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan, di 7 titik lokasi pembebasan lahan yang belum terselesaikan, kemarin. Dimana, dari hasil kunjungan lapangan di 7 titik lokasi pembebasan lahan tersebut, beroleh hasil yang menggembirakan.

Seperti halnya, terkait 2 kawasan pembebasan lahan untuk menara SUTT PLN dan di kawasan lapangan tembak TNI. Di 2 lokasi ini, dijelaskan oleh Ketua Komisi III Deprov, Sun Biki, disepakati hanya akan dilakukan trase-nya, atau pergeseran lahan pembangunan jalan untuk GORR tersebut. “Dalam artian, nantinya untuk pembangunan jalan GORR di 2 kawasan tersebut, tidak perlu dilakukan relokasi untuk menara SUTT PLN, dan pengambilan sebagian lahan di lapangan tembak TNI. Karena, untuk relokasi menara SUTT PLN, itu konsekwensinya akan berdampak pada pemadaman lampu lagi. Karena, menara-nya harus dipindah. Sementara, untuk lapangan tembak TNI, masih memerlukan waktu paling cepat selama 6 bulan lagi, untuk mendapatkan izin dari Mabes TNI Angkatan Darat,” ujar Sun Biki.

HPT BOTUMOPUTI

Sementara, untuk izin pinjam pakai pada lahan GORR di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berlokasi di desa Botumoputi, tidak akan melakoni prosedur izin-nya ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. “Karena, dalam aturan perundang-undangan, areal HPT dibawah 5 ribu hektar, izin pinjam pakai-nya, bisa didapatkan cukup melalui Gubernur,” ungkap Sun Biki lagi.

Selain HPT Botumoputi, informasi menggembirakan lainnya yang didapatkan oleh Komisi III Deprov, pada kunjungan lapangan kemarin juga, terkait masalah ahli waris akan perkuburan keluarga di desa Talumelito. “Alhamdulillah, dari kunjungan kita kemarin, sudah disepakati akan pemindahan lokasi perkuburan di desa Talumelito tersebut,” sahut Sun Biki.

DUKUNGAN NELSON

Sikap optimisme lainnya, dari jajaran Komisi III Deprov, terkait bakal pengucuran anggaran sebesar Rp 400 Miliar dari pemerintah pusat, dengan persyaratan akan pembebasan lahan di segmen 1 dan 2 pada kelanjutan pembangunan GORR, yang di deadline atau dibatasi hanya sampai pada tanggal 31 Januari 2017, turut didukung dan menuai kepedulian Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Dimana, kepedulian dari Bupati Nelson, sangat diharapkan untuk lebih melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakatnya, yang belum tuntas permasalahan akan pembebasan lahan tersebut. “Dalam hal kelanjutan pembangunan akan GORR ini, sangat didukung oleh bapak Bupati Nelson Pomalingo. Terlebih 2 segmen pada pembangunan GORR ini, kedua-duanya ada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Olehnya, kami sangat berterima kasih, dan dalam waktu dekat ini, akan melakukan pertemuan dengan beliau (Nelson, red),” jelas Sun Biki. “Sehingga, insya Allah, pada prinsipnya, dengan dukungan semua pihak, terkait pembebasan lahan yang di deadline oleh pemerintah pusat pada tanggal 31 Januari nanti, kami optimis kelanjutan pembangunan GORR di tahun 2017, akan berlanjut. Karena, bagaimana pun, keberadaan GORR nanti, untuk kepentingan seluruh masyarkat ” pungkas politisi senior di Parlemen Puncak Botu ini. (ay1)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.