390 M Mubazir, DAK Tiga Wilayah Dipangkas

ilustrasi (Anwart/RG)

RadarGorontalo.com – Dari pagu lebih dari 5,54 triliun rupiah Dana Alokasi Khusus (DAK) se Provinsi Gorontalo di tahun 2017, tercatat ada sekitar 390 miliar lebih yang tidak dicairkan. Alhasil, ini pun berdampak negatif pada alokasi DAK di tahun ini. Ada tiga daerah yang tahun ini, DAK nya dipangkas. Banyaknya program kegiatan khususnya tender barang dan jasa yang biasanya menumpuk di triwulan terakhir, selalu menjadi penyebab utamanya.

Terungkap dalam konfrensi pers yang dipimpin Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Gorontalo Ismed Saputra, Senin (15/1) kemarin, realisasi anggaran DAK untuk tahun 2017, Kabupaten Pohuwato menduduki peringkat teratas dengan realisasi mencapai 97,80 persen. Diikuti, Bone Bolango 97,15 persen, Kabupaten Gorontalo 94,95 persen, Boalemo 94,06 persen, Kota Gorontalo 92,19 persen dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara hanya 89,54 persen. Sedangkan Provinsi Gorontalo realisasinya mencapai 91,95 persen. Kalau dilihat secara keseluruhan maka, dari total Rp. 5,54 triliun total dana APBN, hanya Rp. 5,15 yang sempat direalisasikan.

Dalam data yang dibacakannya, Ismed pun membeberkan permasalahan klasik yang menyebabkan keterlambatan penyaluran DAK. Pertama, keterlambatan penyampaian data kontrak, kedua sisa penggunaan DAK fisik dengan alokasi yang ada masih cukup besar, ketiga gagal salur DAK fisik hingga pembangunan tak berjalan. Dan terakhir, kurang optimalnya koordinasi antara badan keuangan daerah dengan SKPD teknis terkait.

Dan itu lanjut Ismed, hanya bisa diatasi dengan mempercepat proses lelang DAK Fisik, hingga mematangkan perencanaan kegiatan sesuai dengan alokasi yang ada. Tak cuma itu, harus ada juga penyampaian persyaratan penyaluran agar sesuai dengan batas waktu, serta pembentukan tim terpadu tingkat provinsi.

Dari data yang ada menyebutkan, tiga daerah yang DAK untuk 2018 mengalami penurunan. Gorontalo Utara yang DAK tahun sebelumnya senilai Rp. 127,71 miliar di tahun 2018 ini, tinggal 96,96 miliar. Hal yang sama dialami Kota Gorontalo, dari Rp. 103,53 miliar turun jadi Rp. 94,14 dan terakhir Provinsi Gorontalo dari Rp.106,21 miliar turun ke 82,46 miliar. Sedangkan daerah lainnya, rata-rata mengalami kenaikan.

Penurunan juga terjadi untuk alokasi dana desa. Untuk Gorut turun jadi 88,87 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 95.30 miliar. Begitu juga dengan Pohuwato, yang turun ke angka Rp. 79,07 miliar dari sebelumnya 80,27 miliar. Hanya saja menurut Ismed, pengurangan ADD lebih dikarenakan pemerintah menggunakan rumus baru. Dan penurunan itu tidak sepenuhnya negatif. Bisa jadi, daerah yang turun ADD nya karena penurunan jumlah warga miskin, dan sebaliknya kenaikan ADD juga karena jumlah warga miskin di daerah itu juga ikut naik.

Untuk 2018 sendiri, transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, Provinsi Gorontalo berada pada angka, Rp. 1.451,73 triliun, diikuti Kabupaten Gorontalo Rp. 1.239,00 triliun, Kota Gorontalo Rp. 738,12 miliar. Pohuwato Rp. 817,26 miliar. Boalemo Rp. 764,88 miliar. Bonbol Rp. 875,71 miliar dan Gorontalo Utara Rp. 655,13 miliar.

Sementara itu, Wahyudin Katili Karo P2E Provinsi Gorontalo yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, sejak dini pihaknya mewanti-wanti kepada satker bersangkutan agar segera melakukan proses lelang barang dan jasa, dipercepat, sehingga tidak menumpuk. Penting ini dilakukan pemerintah, mengingat pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya sangat bergantung pada belanja pemerintah. (tr-10/rg-34)

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *